Recent Posts More

,

08.35
Bandara TNI AD Gatot Subroto dan Jembatan Kota Baru di wilayah Martapura yang menghubungkan Propinsi Lampung dan Sumatera Selatan dikuasai oleh kekuatan Insurjensi berkekuatan satu Kompi. Panglima Komando Tugas Gabungan (Pangkogasgab) memerintahkan Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Kostrad Letnan Kolonel Inf Bambang Sujarwo untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai musuh.

Penerjunan Pasukan Linud 502 Kostrad
Penerjunan Pasukan Linud 502 Kostrad Saat Pajar Menyingsing

Danyonif Linud 501/Kostrad segera menyiapkan pasukan dan melaporkan kesiapan tersebut kepada Pangkogasgab. Kronologis tersebut diasumsikan sebagai peristiwa nyata yang dituangkan pada Latihan Antar Kecabangan TNI AD tahun 2012, yang dilaksanakan sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 7 September 2012.  


Langkah Lebih lanjut dalam skenario tersebut adalah  memberikan informasi akurat  tentang daerah yang dikuasai musuh dengan cara menyusupkan operasi Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL) yang telah diterjunkan 2 hari yg lalu (27/8) untuk menentukan  panel buka dan panel tutup, kedudukan Tim Pengendali Tempur, kedudukan Tim Keamanan, dan kedudukan Tim Sandha dan Satgas Intel.

Setelah semua data berhasil dihimpun dan  dinyatakan siap oleh tim KDOL, akhirnya diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2012 tepat pada jam 06.00 Pasukan Linud (Lintas Udara) tempur diterjunkan di daerah yang telah dipersiapkan. Setelah pasukan mendarat secara taktis bergerak menuju sasaran dengan dipandu oleh tim KDOL yang telah paham dengan situasi medan. Setibanya di sasaran pasukan Linud 501/Kostrad sebanyak 2 Kompi, yakni Kompi-A dan Kompi-B menyergap kekuatan insurjensi yang menguasai Bandara Gatot Subroto dan berhasil melumpuhkannya. Sedangkan Kompi-C berhasil menghancurkan satu peleton musuh yang menguasai Jembatan Sungai Komering, Kota Baru. Sekitar pukul 13.30 wib kedua obyek yang dikuasai musuh tersebut berhasil dikuasai kembali dan pasukan insurjensi berhasil dilumpuhkan. (Dispenad)


Sumber : TNI-AD

08.30
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, mengunjungi pabrik parasut yang dibuat oleh PT Langit Biru Parasut di Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (30/8/12).

Menhan Purnomo Yusgiantoro, mengunjungi pabrik parasut PT Langit Biru Parasut di Katapang, Kabupaten Bandung
Menhan Purnomo Yusgiantoro, mengunjungi pabrik parasut PT Langit Biru Parasut di Katapang, Kabupaten Bandung
 
Menurut dia, di Indonesia hanya ada dua pabrik yang khusus memproduksi parasut. Pertama di Katapang Kabupaten Bandung dan satu lagi di Tulungagung, Jawa Timur. Dari kualitas dan kapasitas kekuatan produksinya, Menhan merasa optimistis.

"Indonesia bisa menjadi salah satu produsen alat-alat militer. Apalagi kebutuhan parasut untuk militer dalam negeri bisa dipenuhi oleh kedua produsen tersebut," ujarnya.

"Kami berniat mempromosikan peralatan militer yang diproduksi di Indonesia. Seperti parasut ini, paling tidak bisa dipromosikan kepada negara-negara di Asia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang datang bersama rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahan (KKIP) usai menghadiri hari kebangkitan teknologi di Gedung Merdeka Bandung pada Kamis (30/8) pagi.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan sangat tertarik melihat para karyawan yang rata-rata tenaga ahli dibidangnya itu bekerja di pabrik parasut tersebut.

Terlebih, di pabrik tersebut, kini tengah mengembangkan parasut tanpa awak yang hanya dikendalikan menggunakan GPS. Parasut tanpa awak ini, diperuntukan sebagai alat angkut amunisi, cadangan makanan. Parasut tanpa awak ini memikiki kapasitas angkut hingga 250 kilogram.

"Dalam kebangkitan teknologi Nasional ini, saya berharap dan memiliki keyakinan, bahwa industri pertahanan Indonesia juga bisa lebih maju dan berkembang. Sehingga, selain bisa di ekspor juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap produk alat pertahanan dari luar negeri,"katanya.


Sumber : PR
, , ,

19.36
Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk wilayah laut dan udara mengingat sangat luasnya cakupan keduanya. Indonesia adalah negara maritim dan memiliki luas kekuasaan udara yang besar. Selayaknya pertahanan di dua wilayah itu diperkuat.

Kapal Perang TNI AL (Antara.com)

"Pada 2013, Kemhan harus merencanakan sungguh-sungguh anggaran untuk alutsista. Itu diperlukan agar dana yang besar tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertahanan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada Koran Jakarta, Selasa (28/8).

Pernyataan itu menanggapi kenaikan anggaran pertahanan pada 2013 menjadi 77 triliun rupiah atau naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Pernyataan itu kembali dipertegas karena Imparsial melihat, pada 2012, Kemhan justru memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kekuatan darat.

Salah satu pengadaan alutsista yang menonjol pada 2012 ini adalah pengadaan 100 unit main battle tank Leopard dari Jerman. Dari segi alokasi anggaran saja, lanjut dia, TNI AD mendapatkan jatah anggaran hingga 30 triliun rupiah pada 2012. Bandingkan dengan TNI AL yang hanya 9 triliun rupiah dan TNI AU yang hanya 8 triliun rupiah.

Berdasarkan alokasi anggaran itu, Poengky melihat pemerintah masih mengandalkan kekuatan darat dibandingkan laut dan udara. Poengky juga berharap Kemhan meningkatkan keterampilan prajurit, terutama prajurit yang mengawaki alutsista laut dan udara. Apalagi semakin hari teknologi alutsista semakin canggih dan modern.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan prajurit tak akan berlaku untuk para prajurit ahli seperti pengawak. "Artinya, kalau ada 10 prajurit yang pensiun, kita harus merekrut 10 prajurit lain," kata Purnomo.

Tetap Seimbang
Menurut dia, penting diberlakukan manajemen sirkulasi yang baik agar jumlah kekuatan personel tetap seimbang. "Bukan berarti bahwa zero growth itu nol, dan tidak berarti persis sama dengan yang keluar. Kita menyadari ke depan butuh personel banyak karena akan ada tambahan banyak skuadron tempur dan skuadron angkut," jelas dia.

Purnomo bahkan menjanjikan akan mengadakan program pendek untuk para penerbang TNI. Di samping itu, lanjut dia, akan ada dua program lagi untuk menempatkan personel dalam jumlah yang pas di bagian tertentu. Kemhan juga akan membuat standar prajurit yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada restrukturisasi Kodam dan terdapat sejumlah unit baru, tak harus ada penambahan personel.

Bisa saja dengan melakukan perpindahan personel. Sebelumnya, DPR banyak menyoroti keterampilan prajurit yang kurang seiring semakin masifnya pemerintah melakukan belanja alutsista. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menyatakan alutsista secanggih apa pun, tanpa diimbangi dengan dukungan pengawak yang profesional, hanya akan menjadi onggokan barang yang tak bernilai.

Selain itu, tambah dia, Kem han harus disiplin dalam menggunakan dana, baik untuk kegiatan strategis maupun operasional. Untuk itu, Kemhan harus transparan dalam penggunaan dananya agar publik dapat ikut mengawasi. "Kemhan harus transparan mengalokasikan dana. Yang penting, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus sebanding dengan dana operasional bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengawak dan prajurit," kata dia.

Disiplin terhadap rencana strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, itu penting. Sudah transparan atau belumnya penggunaan anggaran tak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung DPR. Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian yang utama. "Alutsista memang penting, tapi alutsista modern dan canggih harus sejalan dengan meningkatnya kemampuan prajurit," kata dia. nsf/P-3


Sumber : Koran Jakarta
, ,

19.17
Indonesia memerlukan lebih dari 10 kapal selam untuk menjaga kedaulatan negara yang dua pertiganya adalah air. Dalam perhitungan Kementerian Pertahanan, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan cukup banyak kapal selam. “Menurut perhitungan, kita itu negara kepulauan, dua pertiga negara kita itu air. Itu perlu dijaga oleh kapal selam yang jumlahnya cukup banyak, lebih dari 10 kapal selam,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai memimpin Sidang Ketujuh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/8).

Kapal Selam changbogo class
Kapal Selam Changbogo Class Korea yang akan Menjadi Arselan Kapal Selam TNI AL

Menurut Menhan, dalam waktu dekat Indonesia akan menerima tiga kapal selama sehingga menjadi lima kapal selama dari dua yang selama ini dimiliki. "Dua kapal selam sudah punya, dan ditambah tiga yang saat ini sedang dibuat di Korea Selatan."

Menhan berharap tiga kapal selam yang pembuatannya sudah dikontrak dengan Korea Selatan itu salah satunya bisa dibuat di Tanah Air. “Cita-cita kita (kapal selam) yang pertama dibuat di Korea. Yang kedua dibuat di Korea tapi bertahap kadar Indonesia sudah mulai meningkat. Dan, kemudian cita-cita kita yang ketiga itu dibuat di Indonesia yaitu di PT PAL,” kata Menhan.

Purnomo mengatakan semua proses transfer teknologi dilakukan bertahap. Apalagi, kata Menhan, pembangunan kapal selam kita belum bisa membangun kapal selam.

Sidang KKIP ini membahas dua agenda yaitu penyampaian Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan keamanan serta Rencana Kebijakan Pembangunan Network Industri Pertahanan. Agenda kedua adalah penyampaian tentang Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam melalui pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan.

Sidang ini diakhiri dengan penandatangan Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, yang rencananya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (30/8).

Hadir dalam sidang KKIP ini, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin serta pejabat yang mewakili Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Mabes Polri.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan kapal selam adalah produk yang sangat high technology (teknologi tinggi) dan hanya dimiliki oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi seperti Korea Selatan dan Jerman.

Menurut Hidayat, Indonesia bertekad melakukan program kemandirian membuat kapal selam, meskipun tidak bisa dilakukan sekaligus. "Ini adalah suatu proses pembelian tetapi dengan suatu konten dalam suatu tahapan tertentu kita menguasai teknologi itu tahap demi tahap," kata MS Hidayat.

Menurut Hidayat, Indonesia membutuhkan dalam jangka panjang, 10-12 kapal selam. Ketiga kapal selam yang saat ini sedang dibuat di Korea, menurut Hidayat, membeli sambil membuat, dan nanti pada tahapnya kapal selam keempat dan berikutnya diharapkan bisa dilakukan di Indonesia. “Tentu itu membutuhkan suatu pengerahan sekian banyak kaum intelektual yang dididik untuk itu,” katanya.


Sumber : Jurnas
,

19.08
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan untuk membuat kapal selam perlu pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan bisa dikejar cepat, tapi pengalaman itu yang memerlukan waktu yang sedikit panjang.

teknologi Kapal Selam KRI CAKRA
KRI Cakra 401 sedang melakukan patroli di perairan terbuka. Indonesia berencana menambah kapal selam yang dimiliki saat ini menjadi lima unit pada 2014 mendatang. KRI Cakra merupakan buatan bekas negara Jerman Timur tahun 1977.

Oleh karena itu, proses transfer teknologi di Korea diharapkan akan memberikan bekal pengalaman untuk membangun kapal selam. “Harapan itu harus kita rebut. Memang tidak mungkin kita datang, belajar tanpa ikut terlibat langsung membangun kapal selam. Itu sangat tidak mungkin,” kata Panglima TNI usai mengikuti sidang ketujuh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/8).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini mengatakan, para ahli tidak hanya sekadar menguasai teknologinya saja, namun juga harus dilibatkan langsung dalam membangun kapal selamnya agar mendapatkan pengalaman. “Kalau teknologi di dalamnya dan sebagainya, itu mudah dikuasai oleh para ahli kita. Tetapi pengalaman itu sulit didapat kalau tidak terlibat langsung di dalam membangun,” katanya lagi.

Terkait pembelian tiga kapal selam dari Korea Selatan, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, proses pengadaan kapal selam sudah melewati saringan-saringan, baik dari sisi teknis administrasi maupun dari segi regulasi.

Wamenhan menyatakan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) apa pun sudah memenuhi mekanisme dan prosedur, baik itu yang bertumpu pada Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Pertahanan. Selain juga bertumpu kepada keinginan pengguna.

Namun, yang terpenting adalah bertumpu kepada kebijakan pemerintah. “Kebijakan pemerintah adalah memperhatikan program jangka panjang akan perlunya kemandirian industri pertahanan di dalam negeri,” kata Sjafrie Sjamsoeddin.(Jurnas)


PT PAL akan Buat Kapal Selam

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memulai pembuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri, yakni menyangkut pembuatan kapal selam. Dalam upaya tersebut, Kemhan akan menyerahkan kepada PT PAL.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, berbicara saat rapat Panitia Kerja Alutsista Komisi I di gedung DPR

Pembuatan itu dapat dilakukan Kemhan setelah melakukan pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan melalui mekanisme transfer of technology (TOT). Karena itu, PT PAL sebagai pelaksana pembuatan nantinya akan segera diberdayakan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro yang juga merupakan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), mengatakan, pembangunan kapal selam dalam negeri akan segera dimulai. "Karena itu PT PAL akan segera di upgrading," kata dia saat melakukan pemaparan dalam rapat KKIP ke-7, di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta, Rabu (29/8).

Kapal selam berteknologi diesel elektrik dengan jenis DSME 209 itu, lanjut Menhan, setelah dimulai dengan pembuatan di Korea yang akan selesai pada 20 Desember 2011 lalu, maka proses lanjutannya akan dilakukan di Indonesia. Sebagai persiapan, pembuatan akan dilakukan oleh PT PAL.

Menurut Purnomo, pihaknya telah meminta PT PAL untuk segera mempersiapkan segala sumber daya demi melancarkan pembuatan. "Tentu saja PT PAL butuh peningkatan atau up grading," kata dia.

Dalam dokumen Cetak Biru Riset dan Pengembangan Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alparhankam), disebutkan bahwa anggaran pembangunan dan upgrading PT PAL mencapai 150 juta dolar AS. Yakni dengan rincian sebesar 77 juta dolar untuk fasilitas dan 73 juta untuk peralatan.

Selain dana tersebut, anggaran lain yang disiapkan adalah jasa konsultan asing dan dalam negeri sebanyak 42 orang dengan besaran 35 juta dolar AS. Dalam dokumen itu juga, kebutuhan kapal selam pemerintah adalah sebanyak 10 sampai 12 buah.

Kapal-kapal tersebut nanti digunakan untuk menjaga pertahanan laut NKRI di sejumlah corong strategis, seperti Selat Malaka bagian utara, Selat Sunda, Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan Selat Bali. Purnomo mengatakan, dikarenakan Indonesia saat ini hanya memiliki dua unit kapal selam yang telah berusia lanjut. "Makanya kita butuh kapal selam tambahan untuk mengamankan perairan," kata dia. (ROI)
,

08.12
Kelompok bersenjata, Rabu petang sekitar pukul 17.15 WIT, menembaki iring-iringan kendaraan yang membawa bahan makanan dan bahan bangunan dari Wamena menuju Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Tanda panah menunjukkan lokasi Wamena dan Mulia di Papua
Tanda panah menunjukkan lokasi Wamena dan Mulia di Papua
 
Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis ketika dihubungi ANTARA Rabu malam mengakui, kelompok bersenjata itu menembaki mobil-mobil yang berada barisan belakang hingga menyebabkan satu orang luka tembak pada leher. Korban bernama Tilu atau Kasera (26 th).

Korban dalam keadaan kritis dan sedang ditangani secara intensif di RSUD Mulia.

Menurut Kapolres Mulia, satu unit mobil pengangkut bahan makanan juga dibakar pelaku.

Iring-iringan 30 mobil pengangkut bahan makanan dan bahan bangunani itu ditembaki ketika melewati jembatan di kawasan Tingginambut.

"Saat ini sekitar 26 mobil masih tertahan di Tingginambut dan dijadwalkan Kamis (30/8) baru akan dilakukan evakuasi," kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis.

Ketika ditanya apakah konvoi kendaraan tersebut dikawal, Kapolres Puncak Jaya menyatakan bahwa pengawalan dilakukan oleh aparat dari Yon 753.

Sementara itu Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Jansen Simanjuntak yang dihubungi ANTARA secara terpisah mengakui, pihaknya tidak mengetahui apakah konvoi tersebut dikawal anggota Yon 753 atau tidak.

" Saya akan mencari tahu dulu apakah konvoi kendaraan pengangkut bama dan bahan bangunan dari Wamena itu dikawal Yon 753 atau tidak," kata Kapendam Cenderawasih, Letkol Inf Simanjuntak.

Lama perjalanan Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya ke Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya itu dapat ditempuh selama sekitar delapan jam.


Sumber : Antara
,

08.07
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Sidang Pleno ke VII, Rabu (29/8) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Sidang ini dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono selaku Anggota KKIP dan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Sekretaris merangkap Anggota KKIP.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Gelar Sidang Pleno Ke-VII
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Gelar Sidang Pleno Ke-VII

Sementara itu, Anggota KKIP yang lain yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Meneg BUMN dan Kapolri berhalangan hadir. Menristek diwakili oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Teguh Rahardjo, Meneg BUMN diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih dan Kapolri diwakili oleh Asrena Kapolri Irjen Pol. Drs. Sulistyo Ishak, Msi.

Selain dihadiri oleh para Anggota KKIP, Sidang Pleno KKIP kali ini Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Sidang juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya dan pihak BUMNIP/BUMS.

Sidang Pleno Ke-VII KKIP yang merupakan Sidang KKIP ketiga di Tahun 2012 meliputi dua agenda, pertama penyampaian tentang “Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan serta Rencana Kebijakan Pembangunan Network Industri Pertahanan” oleh Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Sumarno sebagai Ketua Tim Pokja I KKIP bidang Kebijakan dan Sekaligus Ketua Komtek Hankam Dewan Riset Nasional.

Sedangkan agenda kedua adalah penyampaian tentang “Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam Melalui Pengadaan 3 Kapal Selam Dari Korea Selatan” oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat.

Sidang diakhiri dengan Penandatanganan Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan , yang selanjutnya Cetak Biru tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI saat Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Kamis (30/8) di Gedung Merdeka, Bandung.

Cetak Biru ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah, kerangka kebijakan, pedoman dan prioritas utama dalam riset dan pengembangan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan, selaras dengan rencana pencapaian kebutuhan pokok minimum hingga postur ideal alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Demikian Siaran Press Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.


Sumber : DMC
Langganan: Postingan (Atom)

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.