Tampilkan postingan dengan label Kekuatan Militer. Tampilkan semua postingan
, , ,

19.36
Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk wilayah laut dan udara mengingat sangat luasnya cakupan keduanya. Indonesia adalah negara maritim dan memiliki luas kekuasaan udara yang besar. Selayaknya pertahanan di dua wilayah itu diperkuat.

Kapal Perang TNI AL (Antara.com)

"Pada 2013, Kemhan harus merencanakan sungguh-sungguh anggaran untuk alutsista. Itu diperlukan agar dana yang besar tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertahanan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada Koran Jakarta, Selasa (28/8).

Pernyataan itu menanggapi kenaikan anggaran pertahanan pada 2013 menjadi 77 triliun rupiah atau naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Pernyataan itu kembali dipertegas karena Imparsial melihat, pada 2012, Kemhan justru memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kekuatan darat.

Salah satu pengadaan alutsista yang menonjol pada 2012 ini adalah pengadaan 100 unit main battle tank Leopard dari Jerman. Dari segi alokasi anggaran saja, lanjut dia, TNI AD mendapatkan jatah anggaran hingga 30 triliun rupiah pada 2012. Bandingkan dengan TNI AL yang hanya 9 triliun rupiah dan TNI AU yang hanya 8 triliun rupiah.

Berdasarkan alokasi anggaran itu, Poengky melihat pemerintah masih mengandalkan kekuatan darat dibandingkan laut dan udara. Poengky juga berharap Kemhan meningkatkan keterampilan prajurit, terutama prajurit yang mengawaki alutsista laut dan udara. Apalagi semakin hari teknologi alutsista semakin canggih dan modern.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan prajurit tak akan berlaku untuk para prajurit ahli seperti pengawak. "Artinya, kalau ada 10 prajurit yang pensiun, kita harus merekrut 10 prajurit lain," kata Purnomo.

Tetap Seimbang
Menurut dia, penting diberlakukan manajemen sirkulasi yang baik agar jumlah kekuatan personel tetap seimbang. "Bukan berarti bahwa zero growth itu nol, dan tidak berarti persis sama dengan yang keluar. Kita menyadari ke depan butuh personel banyak karena akan ada tambahan banyak skuadron tempur dan skuadron angkut," jelas dia.

Purnomo bahkan menjanjikan akan mengadakan program pendek untuk para penerbang TNI. Di samping itu, lanjut dia, akan ada dua program lagi untuk menempatkan personel dalam jumlah yang pas di bagian tertentu. Kemhan juga akan membuat standar prajurit yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada restrukturisasi Kodam dan terdapat sejumlah unit baru, tak harus ada penambahan personel.

Bisa saja dengan melakukan perpindahan personel. Sebelumnya, DPR banyak menyoroti keterampilan prajurit yang kurang seiring semakin masifnya pemerintah melakukan belanja alutsista. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menyatakan alutsista secanggih apa pun, tanpa diimbangi dengan dukungan pengawak yang profesional, hanya akan menjadi onggokan barang yang tak bernilai.

Selain itu, tambah dia, Kem han harus disiplin dalam menggunakan dana, baik untuk kegiatan strategis maupun operasional. Untuk itu, Kemhan harus transparan dalam penggunaan dananya agar publik dapat ikut mengawasi. "Kemhan harus transparan mengalokasikan dana. Yang penting, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus sebanding dengan dana operasional bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengawak dan prajurit," kata dia.

Disiplin terhadap rencana strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, itu penting. Sudah transparan atau belumnya penggunaan anggaran tak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung DPR. Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian yang utama. "Alutsista memang penting, tapi alutsista modern dan canggih harus sejalan dengan meningkatnya kemampuan prajurit," kata dia. nsf/P-3


Sumber : Koran Jakarta
, ,

19.12
Secara resmi Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Sovyet - kini Rusia, sudah berakhir dua dekade lalu. Perang dua kekuatan itu sering digambarkan sebagai pertarungan antara Blok Barat yang diwakili AS dan Blok Timur oleh Uni Sovyet. Atau antara Blok Non-Komunis dan Blok Komunis.



Berakhirnya Perang Dingin berdampak positif bagi umat manusia. Setidaknya dunia terhindar dari Perang Nuklir. Perang pemusnah manusia ini didefinisikan sebagai pertarungan antar bangsa. Sebab semua negara, termasuk yang Non-Blok pun diperkirakan akan berkelompok ke salah satu blok.

Atas dasar itu Perang Nuklir sering digambarkan sebagai Perang Dunia Ketiga, yang disetarakan dengan perang terakhir umat manusia atau sama dengan hari kiamat ciptaan manusia. Selama perang tersebut rudal-rudal berkepala nuklir akan diluncurkan oleh Washington ke Moskow, begitu pula sebaliknya.

Washington dan Moskow yang berperang, tetapi warga dunia lainnya bakal ikut terkena dampaknya. Sebab kedua kekuatan juga akan menghancurkan negara lain yang tidak berada dalam blok yang sama dengan mereka. Berakhirnya Perang Dingin telah mengubah peta politik dan ekonomi dunia.

AS yang dianggap sebagai pemenang dalam Perang Dingin - sejak berakhirnya Perang Dingin, tidak lagi melakukan invasi ke sebuah negara yang sedang digiring oleh Uni Sovyet untuk menjadi negara komunis.

Ingat Perang Saudara di Vietnam dan Kamboja. Vietnam Utara dikuasai komunis, Vietnam Selatan oleh non-komunis. Kamboja yang tadinya monarkhi, jatuh ke tangan komunis. Di era 1970-an, AS masuk di kedua negara tersebut dalam rangka mencegah penyebaran pengaruh ideologi komunis ala Uni Sovyet. AS gagal di sana.

Saat ini diyakini, tidak ada lagi pertarungan ideologi antara non-komunis (Blok AS) dan komunis (Blok Uni Sovyet). Terutama setelah komunisme di Eropa Timur yang dipimpin Unin Sovyet ditumbangkan oleh gerakan pro demokrasi. Uni Sovyet sendiri runtuh dan terpecah menjadi lebih dari 20 negara baru. Yang menjadi pengganti atau penerus Uni Sovyet hanyalah Rusia.

Rusia sendiri sudah tidak lagi menjadikan komunisme sebagai ideologinya. Semua agama yang di era Uni Sovyet dilarang, kini bebas dipeluk oleh warga Rusia. Pemimpin Rusia dan elit di negara itu mengakui keberadaan Tuhan. Pengampilan sumpah jabatan oleh pemimpin Rusia disaksikan oleh pemuka agama dan menggunakan kitab suci.


Perang Dingin Gaya Baru AS - Rusia
 
Kini ancaman atas kehidupan harmonis umat manusia di permukaan bumi, diperhitungkan tidak lagi dipicu oleh akibat peperangan. Melainkan oleh faktor ekonomi. Kemiskinan berpotensi memicu terjadinya peperangan baru.



Uniknya pihak yang diperhitungkan sebagai pemicu perang baru itu masih tetap AS dan Rusia. Sebab kedua negara berlomba menjadi negara terkaya sekaligus menjadi pembela negara miskin. Trend yang ada, orang-orang kaya di dunia, tidak lagi didominasi oleh AS. Sudah muncul nama-nama baru dari Rusia atau bekas Uni Sovyet.

Persaingan menjadi negara kaya ini telah menyebabkan munculnya Perang Dingin Baru antara AS dan Rusia. Perbedaannya, persaingan dalam Perang Dingin Baru tidak lagi pada perlombaan pembuatan senjata-senjata nuklir. Melainkan pada persaingan ekonomi dan bisnis.

Itu sebabnya Perang Dingin baru disebut sebagai Perang Dingin Ekonomi. Perang Dingin Ekonomi antara lain ditandai oleh pembentukan blok ekonomi baru oleh lima negara: Brasil, Rusia, India, China dan South Africa (Afrika Selatan).

Blok ekonomi baru ini disebut BRICS, sesuai alfabet terdepan dari kelima negara di atas. BRICS juga ditengarai sebagai pesaing baru terhadap blok G-7 (Group of Seven) yang terdiri atas AS, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Inggeris dan Italy.

Dari segi penduduk dan pasar komiditi, BRICS memiliki persentase yang lebih besar dibanding dengan G-7. Sebab dalam BRICS terdapat dua negara terbanyak penduduknya di dunia yakni China (1,2 miliar manusia) dan India dengan 1 miliar penduduk.

Pandangan yang menyebut BRICS sebagai pesaing terbaru terhadap G-7 muncul, antara lain karena sikap AS dan Rusia sendiri. Tidak lama setelah Perang Dingin berakhir, AS langsung mengajak Rusia bergabung kedalam blok kelompok negara industri (G-7)..

Sehingga di 1993, ketika Rusia dipimpin oleh Presiden Boris Yeltsin, G-7 sempat diubah menjadi G-8, berhubung Rusia menjadi anggota baru di dalamnya.

Hingga sekarang Rusia masih menjadi bagian dari G-8. Tetapi secara spirit, Rusia tidak terlalu bersemangat. Rusia kelihatannya sangat sadar, keanggotaannya dalam G-8 tidak didukung AS sepenuhnya. Rusia dirangkul supaya lebih mudah mengontrolnya.

Di tahun 2012 ini saja, Rusia menyatakan absen dalam pertemuan G-8 di Washington setelah sebelumnya AS menyatakan absen di pertemuan APEC yang digelar di Vladivostok. Hal mana menunjukan persaingan atau Perang Dingin kedua negara, terus berlangsung.

Rusia lebih antusias membesarkan BRICS. Sementara AS melihat BRICS sebagai sebuah blok tandingan bagi kepentingannya di dunia. Beberapa agenda utama BRICS memang disusun untuk mengurangi dominasi AS di dunia. BRICS bertujuan menggeser dolar AS sebagai mata uang bagi sistem transaksi internasional.

BRICS juga ingin 'melumpuhkan' Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF - International Monetary Fund) sebagai regulator sistem perbankan dan keuangan dunia.

Rusia dan China berpandangan ketidak seimbangan perdagangan dunia saat ini terjadi karena peran dominan Bank Dunia dan IMF. Kedua lembaga yang bermarkas di Washington dan sengaja dikendalikan secara politik oleh AS justru menciptakan negara miskin dan negara gagal. Jumlahnya terus bertambah.


Posisi Indonesia
 
Bagi Indonesia, tidak gampang melepaskan diri dari tarik menarik antara dua kekuatan. Multi krisis yang menerpa Indonesia sejak tahun 1998, semakin memperparah posisi Indonesia. Akan tetapi untuk masuk di dalam pertarungan kedua kekuatan kemudian ikut berperan, juga sama sulitnya.

Untuk sementara, satu-satunya yang bisa dilakukan Indonesia adalah mencermati arah pertarungan kedua kekuatan kemudian mencari posisi yang sesuai dengan kemampuan Indonesia. Tapi lagi-lagi kembali, ini juga tidak mudah dilakukan.

Di sisi lain, sebagai pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia kelihatannya merasa berhasil atas berakhirnya Perang Dingin. Sehingga beberapa kebijakan luar negeri Indonesia, terkesan dibuat dengan asumsi Perang Dingin telah berakhir secara total.

Elemen Perang Dingin sebagai sesuatu yang belum berakhir atau telah muncul Perang Dingin Baru, tidak masuk dalam kalkulasi Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari keputusan Indonesia yang mencoba lebih dekat atau bersahabat dengan Rusia dan di pihak lain tetap menjaga hubungan yang baik dengan AS.

Caranya, antara lain dengan terus mengadopsi sistem demokrasi ala AS, tapi pada saat yang sama mulai melakukan pembelian sejumlah produk pertahanan dan telekomunikasi buatan Rusia, produk yang sebelumnya lebih banyak disuplai oleh AS.

Bagaimana hasil atau implikasinya ?

Tidak lama setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI pada 2001, Indonesia memutuskan membeli pesawat tempur buatan Rusia (Uni Sovyet). Yang dipilih jet tempur Sukhoi.

Keputusan ini didukung oleh alasan yang sangat kuat. Keputusan ini merupakan bentuk lain dari kekecewaan Indonesia atas embargo militer AS pada Indonesia yang berkepanjangan. Pada saat embargo itu diberlakukan, Indonesia hanya mengandalkan jet tempur F-16 buatan General Dynamics, AS. Tetapi akibat embargo tersebut maka skwadron tempur F-16 yang mengalami kerusakan, tidak bisa diperbaiki. Suku cadang yang hanya bisa dibeli pada produsen AS itu, tidak dibolehkan untuk dijual ke Indonesia.

Akibatnya setiap kali jet tempur F-16 mengalami kerusakan, maka yang dilakukan oleh tehnisi TNI AU ialah memperbaikinya dengan cara kanibal. Suku cadang dari pesawat yang masih bagus dipindahkan ke pesawat yang rusak. Makin lama, kanibalisme makin meluas.

Kekuatan armada tempur F-16 Indonesia pun terus melemah dan mengecil. Negara tetangga mulai meremehkan Indonesia. Pernah terjadi sebuah pesawat F-16 yang mengalami kerusakan di Indonesia oleh otoritas AS diminta untuk diperbaiki di AS. F-16 itu pun diterbangkan ke AS.

Tetapi sesampai disana, pesawat itu disarankan untuk diperbaiki di Korea Selatan. Maka pesawat itupun dibawa ke Korea Selatan. Di negara ginseng itu, pesawat bisa diperbaiki. Sayangnya, biaya perbaikannya melebihi harga sebuah pesawat baru jenis yang sama. Indonesia semakin dirugikan.

Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Setelah diperbaiki dengan biaya super mahal, pesawat F-16 itu akhirnya tidak diizinkan oleh AS untuk diterbangkan kembali ke Indonesia. Pemerintah khususnya kalangan militer Indonesia merasa dipermainkan oleh AS. Tetapi dengan posisi tawar Indonesia yang sangat lemah menyebabkan Indonesia tidak bisa memprotes apalagi memaksa AS.

Panglima TNI pada saat itu Jenderal Endriartono Sutarto cukup tersinggung dengan perlakuan AS. Sehingga akibat ketersinggungannya, Indonesia memutuskan mencari alternatif lain. Saat itulah diputuskan membeli jet tempur Sukhoi buatan Rusia.

Keputusan ini disadari membuat pihak AS ikut tersinggung. AS merasa Indonesia mulai bermain mata dengan negara yang menjadi lawannya dalam Perang Dingin. Namun ketersinggungan AS ini tidak membuat batalnya kesepakatan antara Rusia dan Indonesia dalam pengadaan jet Sukhoi dalam konteks program Alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Sejalan dengan berkembangnya industri penerbangan di era pemerintahan SBY, swasta Indonesia juga mengikuti jejak pemerintah. Sejumlah perusahaan penerbangan dalam negeri tertarik membeli pesawat komersil buatan Shukoi yaitu Super Jet 100. Hanya (swasta) Lion Air yang membeli pesawat Boeing buatan AS.


Sukses dalam kerja sama pengadaan jet tempur dan jet komersil, Indonesia kemudian mengembangkan bisnis lainnya. Peluncuran Satelit Telkom 3, juga dilakukan oleh roket Rusia, Proten-M.

Entah secara kebetulan atau semata-mata disebabkan oleh kesalahan manusiawi, ikatan bisnis Indonesia dan Rusia dalam pembelian pesawat jet dan komersil serta peluncuran Satelit Telkom 3, ketiga-tiganya diwarnai oleh kecelakaan ataupun insiden.

Pada 2011, sejumlah teknisi pesawat jet tempur Sukhoi yang bertugas melakukan asembling semua peralatan yang diperlukan armada jet Shukoi, meninggal secara misterius di Pangkalan Udara TNI AU, Makassar, Sulawesi Selatan.

Penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dan Rusia menyebutkan bahwa kematian para tehnisi Shukoi tersebut karena meneguk minuman keras jenis vodka, di atas batas normal. Sekalipun demikian, kecurigaan bahwa mereka meninggal akibat faktor lain - seperti dibunuh oleh lawan bisnis, tetap saja menjadi buah bibir masyarakat.

Pada Mei 2012, sebuah pesawat Shukoi Super Jet 110 yang dikemudikan oleh Alexandr Yablontsev, seorang pilot berpengalaman, menabrak Gunung Salak Bogor. Pesawat SSJ 100 itu melakukan promosi terbang kepada para calon pembeli dari Indonesia.

Seluruh penumpang termasuk penerbang berpengalaman itu tewas dalam kecelakaan tersebut. Tragedi menimbulkan kecurigaan. Presiden Rusia, Vladimir Putin yang dikenal sebagai bekas anggota agen rahasia KGB, dilaporkan sangat marah atas insiden kecelakaan itu.

Yang pasti kecelakaan SSJ 100 itu berikut tewasnya tehnisi Rusia di Makassar, telah menimbulkan dampak negatif bagi Sukhoi. Produsen Rusia itu mulai dinilai sebagai entiti yang tidak kapabel dan akuntabel. Berbisnis dengan Rusia, memiliki risiko tinggi.

Kurang dari seminggu setelah kecelakaan tersebut, sejumlah media di Moskow melaporkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh sabotase. Dan pihak yang dituding media Moskow sebagai penyabot adalah personil tentara AS yang bekerja di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Laporan media Rusia ini cukup mengejutkan. Sebab selama ini tidak pernah terungkap bahwa di salah satu pangkalan militer Indonesia, terdapat personil militer AS yang berperan sebagai pelatih. Disebutkan bahwa personil militer AS di Halim Perdanakusumah itu memiliki alat berbentuk chip. Alat itulah yang ditempelkan di tubuh pesawat (Sukhoi Super Jet 100).

Alat itu kemudian mengganggu semua jaringan kabel yang ada dalam tubuh pesawat yang sedang mengangkasa. Sampai akhirnya pada ketinggian tertentu muncul di layar monitor, data yang membingungkan bagi sang kapten penerbang.

Tapi data yang tidak valid ini tetapi saja menjadi sumber acuan pengambilan keputusan si pilot. Pesawat yang seharusnya menaikan ketinggian oleh monitor justru diperintahkan untuk melakukan penurunan ketinggian. Blaaaaak. Pesawat pun menabrak gunung.

Penyabotan ini ditengarai sebagai bagian dari usaha pihak pesaing industri di AS untuk mencegah Indonesia melakukan pembelian pesawat berteknologi Rusia.

Penyabotan ini mengingatkan sejumlah kecelakaan pesawat buatan Rusia di berbagai tempat, di antaranya dalam Pameran Dirgantara (Air Show) di Paris. Kemudian kandasnya kapal selam bertenaga nuklir di perairan Laut Mati. Media Rusia menuding pihak AS lah yang melakukan penyabotan. Alasannya, persaingan bisnis semata.

Yang teranyar, hilangnya Satelit Telkom 3, milik PT Telkom TBk pada 6 Agustus 2012. Satelit itu diluncurkan oleh roket Rusia dari Kosmodrom Balkonur, Kazakhstan. Tidak lama setelah kejadian itu, Wakil Presiden Rusia, dilaporkan sangat geram dengan insiden itu. Hanya saja tidak disebutkan bahwa pejabat tinggi Rusia itu menunding adanya sabotase pihak ketiga.

Sepuluh hari kemudian Satelit Telkom 3 bisa ditemukan. Kendati begitu sudah terjadi kerugian dan secara psikologis kerja sama bisnis yang baru pertama kalinya dilakukan PT Telkom dengan Rusia, sudah diawali oleh keraguan.

Sejak Telkom meluncurkan satelit telekomunikasi Palapa di 1976, semua peluncuran dilakukan oleh negara dari blok Barat. Yang menjadi langganan tetap adalah NASA (AS) atau Ariane (Prancis). Baru di tahun 2012 satelit Indonesia diluncurkan ke orbit oleh perusahaan Rusia.

Apa yang menjadi penyebab atas hilangnya Satelit Indonesia, tersebut nampaknya bakal tak pernah bisa terungkap secarfa utuh. Misteri penyebab hilangnya Satelit Telkom 3 sama dengan misteri kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 maupun penyebab kematian dari para teknisi Sukhoi di Pangkalan Udara Makassar.

Yang pasti rentetan 'kecelakaan' diatas tidak bisa dianggap sebagai sebuah kecelakaan biasa. Makanya tidak heran bila muncul spekulasi yang mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan persaingan AS-Rusia dalam konteks Perang Dingin di bidang ekonomi.

Insiden-insiden itu seakan memberi pesan kepada Indonesia agar jangan pernah coba-coba keluar dari cengkeraman dan pengaruh AS. Kalau mau tanpa resiko, tetaplah dengan "sahabat lama", Paman Sam. 


Opini: Derek Manangka

Sumber : Inilah
, ,

19.45
Indonesia sedang meretas kembali ambisi menjadi negara kuat dan disegani dalam hal pertahanan. Menjadi "Macan Asia" yang tak bisa diremehkan negara lain.

 
Salah satu upaya mewujudkannya adalah dengan memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista). Terkait itu, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, menyatakan pesawat tempur jenis F-16 akan bertambah menjadi 2 sampai 3 kali lipat dari yang sudah dimiliki TNI AU saat ini.

Menurut Purnomo, jika tambahan pesawat tempur tersebut jadi terlaksana, maka skuadron pertahanan udara Indonesia akan menjadi sangat kuat.

"F-16 akan ditambah, jumlahnya nanti dua kali lipat, bisa tiga kali lipat," ujar purnomo dalam jumpa pers di Aula Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2012.

Hal tersebut, menurut Purnomo, karena ada sinyal positif dari negara Amerika Serikat untuk memberikan tambahan lagi F-16 untuk Indonesia. "Saya dapat laporan dari kunjungan-kunjungan yang ada bahwa mereka (AS) positif untuk menambahkan lagi kepada kita pesawat F-16. Kalau itu terjadi skuadron kita akan sangat kuat," kata Purnomo.

Purnomo menerangkan bahwa pemerintah juga melakukan perawatan pesawat F-16 yang sudah dimiliki. "Memang kita lakukan istilahnya falcon-up atau falcon-star untuk terus me-maintenance pesawat F-16 yang sudah ada," kata Purnomo.

Sementara dalam hal pertahanan wilayah perairan, Wakasal Marsetio menambahkan bahwa TNI AL sudah membuat kontrak pembelian kapal selam buatan Korea Selatan. "Rencananya kita akan membeli 3 kapal selam. Ini sudah kontrak dengan Korea Selatan untuk pembelian 3 kapal selam," kata Marsetio.

Skema kontrak tersebut, lanjut Marsetio, 2 kapal selam dibuat di Korea Selatan, 1 kapal selam dibuat PT PAL. "Skema ini tentu dengan transfer teknologi yang jelas sehingga pada masanya nanti kita tidak hanya membeli tapi juga bisa memproduksi," kata Marsetio.

Selain itu, TNI AL juga akan menambah 11 helikopter anti kapal selam untuk menjawab tantangan ke depan. "Dicanangkan pada tahun 2014 kami membeli 11 helikopter anti kapal selam," kata Marsetio.

Sebab, lanjut MArsetio, anti kapal selam yang dimiliki saat ini sudah tidak layak lagi digunakan. "Kita punya heli anti kapal selam tahun 60-an, pada tahun 70-an sudah pensiun semua atau sudah tak layak," kata Marsetio.


Sumber : VivaNews
,

01.42
Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan  bahwa pengadaan alutsista mengacu pada rencana pembelian selama lima tahun yang telah disusun dalam master list. Namun rencana tersebut dapat berubah apabila dirasa perlu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Menhan meninjau kapal selam milik TNI
"Untuk 2010-2014 ini kami buat master list, apa yang mau kami beli, agar diketahui anggarannya berapa. Selama dua setengah tahun ini terjadi perubahan perkembangan atau dinamika lingkungan strategis baik regional maupun global," ujar Purnomo dalam jumpa pers di Aula Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan RI, JAkarta, Rabu 15 Agustus 2012.

Oleh karena itu, perencanaan pembelian yang telah disusun tersebut tentu harus disesuaikan lagi dengan strategi pertahanan. "Itu mempengaruhi penyesuaian perencanaan kita," kata Purnomo.

"Dinamika keadaan terkadang membuat kita harus mengubah rencana kita untuk disesuaikan agar bisa mencapai tujuan," kata Purnomo.

Tujuan pengadaan alutsista, Purnomo menerangkan, sudah dirumuskan dalam buku biru (blue book) yang isinya mencakup minimum essential forces (MEF). Master list disusun berdasarkan rangkaian sidang kabinet baik yang bersifat paripurna maupun terbatas. Purnomo menyebutkan ada tujuh kali sidang kabinet yang menjadi landasan perumusan master list tersebut.

"Master list itu isinya memang tidak disebutkan membeli Leopard atau Sukhoi dan lain-lain. Hanya disebutkan di situ misalnya pembelian main battle tank. Main battle tank ini banyak ragamnya. Untuk implementasinya nanti ditentukan oleh tingkatan yang dibawah," kata Purnomo.

Purnomo menjelaskan bahwa jajaran TNI selaku user atau pengguna yang akan mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan melalui Sekjen Kemenhan dan dibahas bersama Komite Tingkat Tinggi (High Level Committee) yang diketuai Wamenhan serta tim khusus yang terdiri dari BPKP dan LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Master list yang disusun oleh Kemenhan pun harus mendapat persetujuan dari Bappenas. Purnomo menjelaskan, persetujuan terhadap master list Kemenhan tersebut diwujudkan dalam bentuk blue book yang diterbitkan oleh Bappenas pada 28 Oktober 2011. Setelah itu mesti mendapat persetujuan lagi dari Kementerian Keuangan dalam bentuk green book. Kemenkeu baru menerbitkan green book pada 20 Desember 2012.

"Green book ini isinya tentang penetapan sumber pembiayaan," kata Purnomo.

Oleh karena itu, menurut Purnomo, memahami rencana pembelian alutsista sebaiknya mencermati blue book dan memahami perkembangannya pada green book. "Jangan hanya lihat blue book-nya, tapi lihat juga yang sudah diupgrade atau direvisi yang ada dan diterbitkan dalam bentuk green book," kata Purnomo.

Apalagi, lanjut Purnomo, apa yang sudah disusun dalam green book tersebut pun masih bisa berubah lagi apabila terjadi keharusan menyesuaikan dinamika atau perkembangan di tengah jalan. Tentunya perubahan itu dibahas bersama dengan DPR. Perubahan tersebut boleh dilakukan selama tetap mengikuti prinsip dan masih sesuai dengan anggaran yang ada.

"Penambahan pengadaan alutsista dengan prinsip mempercepat pencapaian MEF dan tidak menambah alokasi anggaran," kata Purnomo.

Target pencapaian MEF tersebut, lanjut Purnomo, diagendakan selesai pada tahun 2014. Purnomo yakin bahwa pencapaian tersebut akan dapat dipenuhi, saat ini pemerintah telah berhasil memenuhi 30 persen dari target yang sudah ditetapkan.

"Saya ditanya oleh presiden, apakah Indonesia bisa jadi macan Asia lagi? Saya jawab bisa, apalagi dengan kita bisa mempercepat MEF ini. Bisa terwujud alutista yang lebih banyak dengan jumlah anggaran yang tetap," kata Purnomo.


Sumber : VivaNews
,

22.32
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan.



"Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.

Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.

Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme. 



Sumber : Kompas
,

16.17
Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati mengapresiasi rencana peningkatan anggaran pertahanan untuk tahun depan. Menurutnya, peningkatan ini dapat digunakan untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) agar Indonesia memiliki efek getar yang mumpuni.

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Pengadaan alutsista harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis renstra.

"Sebenarnya kita semua sadari untuk memenuhi MEF dan hingga memiliki efek getar dihadapan negara lain kita masih jauh dari nilai ideal," kata politisi Partai Hanura ini di Jakarta, Sabtu (11/8). Dia berharap rencana peningkatan anggaran ini dapat dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) agar Indonesia memiliki armada pertahanan negara yang mumpuni.

Namun begitu, dia mensyaratkan pengadaan alutsista harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis (renstra). "Saya ingin menghimbau pemerintah agar dalam membeli alutsista pun harus tepat guna, waktu dan sesuai renstra. Konsistensi renstra itu penting untuk diawasi oleh DPR, jangan ganti pimpinan dengan begitu saja mudah berubah tanpa ada pembahasan mendalam apalagi penelitian serius," kata Susaningtyas.

Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp72,54 triliun pada 2012 menjadi Rp77 triliun pada 2013. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Kamis (9/8). Presiden pun meminta Menteri Pertahanan membicarakan rencana ini dengan Menteri Keuangan dan kompak mengajukannya ke DPR.


Sumber : Jurnas
,

01.49
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang ini, masih berada jauh di bawah standar minimum essential force (MEF). Terlebih, sudah lama tidak ada modernisasi terhadap alat utama sistem persenjataan di TNI. 



"Sementara itu, sekarang ini tugas TNI bukan hanya dalam rangka pertahanan, yang disebut dengan operasi militer untuk perang, tetapi juga banyak sekali melaksanakan tugas-tugas operasi militer selain perang, misalnya, penanganan bencana, tugas memelihara perdamaian, bahkan dalam pemberantasan terorisme," kata Presiden saat rakor di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (9/8).

Oleh karena itu, menurut Presiden, penting untuk bisa meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista. Apalagi, ekonomi kita tumbuh baik, dimana pada tahun-tahun terakhir ini, anggaran negara menguat dan sehingga ada ruang untuk porsi anggaran membangun TNI. "Lima tahun ini, 2009-2014, kita memang meningkatkan jumlah anggaran yang signifikan untuk membangun kekuatan dan melakukan modernisasi alutsista TNI, dengan arah, agenda, kualitas yang jelas dan dukungan yang diperlukan. Bukan hanya pada saat Indonesia mengalami krisis, sebelumnya pun kita tidak menambah dalam jumlah yang besar," ucap SBY.

Presiden menambahkan, sektor pertahanan merupakan sektor yang penting. Demikian juga, peran TNI juga penting. Domain utama dari kekuatan pertahanan dan TNI adalah penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Sementara, sektor ini menggunakan anggaran yang cukup besar, seperti yang terjadi dibanyak negara, dimana anggaran pertahanan relatif besar. Oleh karena itu, saya meminta agar anggaran ini dikelola dengan baik," ujar Presiden.  (Jurnas)


Kemenhan Akui Alutsista Indonesia Lemah

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengakui bahwa keberadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia masih rendah dan lemah. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkunjung ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8).

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, menjelaskan hal tersebut terjadi, karena Indonesia sebelum tahun 2010 belum mulai membangun alutsita.  Menurut dia, baru pada rencana strategis (renstra) 2010-2014, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mulai membangun dan memodernisasi alutsita.

"Memang masih lemah karena belum mulai membangun. Tapi sejak 2010 kita sudah mulai membangun," ungkap Hartind, Kamis (9/8). Tak main-main, dalam penganggaran yang dilakukan, pelaksanaan pembangunan sistem persenjataan itu menelan biaya yang tidak sedikit, yakni berjumlah Rp 156 triliun.

Hingga saat ini, ungkap Hartind, belum banyak alutsita yang sudah bisa ditunjukkan ke masyarakat. Tapi memasuki akhir 2012, sejumlah alutsita sudah mulai berdatangan, seperti pesawat militer CN-295. Pesawat yang dibeli dari Airbus Military itu menelan anggaran sebesar 325 juta US Dolar.

Nantinya, pesawat yang dalam kontraknya juga mencakup penyediaan suku cadang dan pelatihan itu akan dioperasikan oleh TNI AUA untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan, maupun misi evakuasi medis. "2013 ada F-16. Kapal selam kita baru masuk 2015," ungkap Hartind. (Republika)


,

01.43
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah menargetkan alokasi anggaran pertahanan untuk 2013 mencapai Rp77 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran ini mengalami peningkatan.


Pada 2004 anggaran pertahanan sebesar Rp21,7 triliun, selanjutnya 2009 sebesar Rp33,67 triliun, 2012 sebesar Rp72,54 triliun. "Peningkatan ini cukup signifikan," kata Presiden di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8).

Presiden berpesan agar anggaran pertahanan yang terus meningkat ini bisa dikelola dan direncanakan dengan baik. "Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah, tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," ujar Presiden.

Presiden juga berpesan agar dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilaksanakan dengan mekanisme yang benar, dan mencegah penyimpangan. "Cegah penyimpangan, karena kalau terjadi (penyimpangan) akan menjadi masalah. Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apa pun dengan yang sudah diraih saat ini," ucap Presiden.

Presiden menegaskan, kebijakan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun terakhir, bukan ditujukan untuk tujuan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN, sebaliknya modernisiasi alutsista dilakukan karena semata-mata selama ini Indonesia sudah lama tidak melakukan hal tersebut, mengingat banyaknya tugas nonperang yang harus dilakukan TNI.

Presiden juga meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk meneruskan pembahasan sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, sampai ke tingkat DPR. Pasalnya, jika undang-undang tersebut sudah disahkan, maka TNI dan Polri bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa ragu, karena sudah memiliki payung hukum yang jelas.



Sumber : Jurnas
, ,

19.49

Momen di penghujung tahun 2012 ini akan terasa spesial bagi rakyat Indonesia. Berbagai alutsista canggih datang dan meramaikan HUT TNI 5 Oktober nanti.
Alutsista yang datang antara lain: 15 MBT Leopard 2A6 dari Jerman, 4 pesawat Super Tucano dari Brasil dan Meriam Caesar 150mm dari Perancis.

Keistimewaan ini bertambah dengan penampakan kapal siluman Trimaran yang akan dipamerkan di Indo Defence bulan November 2012. Belum lagi pembelian 6 pesawat SU 30 MK 2, yang gelombang pertamanya dihartapkan datang di akhir tahun 2012.



Super Tucano TNI AU

Adapun 3 korvet/ light frigate nakhoda Ragam Class sedang diretrofit dan repowering di Lursen Jerman, diharapkan tiba di tanah air pada tahun 2013.

Kejutan lainnya adalah pesawat KFX/ IFX kerjasama Pindad dan Korea Selatan. Pesawat generasi baru ini akan merampungkan 6 prototypenya pada tahun 2013.

Alutsista lain yang ditunggu-tunggu adalah MLRS Astros II dari Brazil. Jika tidak ada aral melintang, roket multi launcher ASTROS II ini akan menjadi milik TNI AD dalam waktu dekat.

Dengan datangnya roket multi launcher Astros II, wibawa TNI akan meningkat dan semakin disegani. Militer negara tetangga tentu berpikir berkali-kali jika menggeser patok perbatasan RI, karena bisa menjadi “kornet”, disalvo oleh roket Astros II.

Astros II biasanya dikelompokkan dalam baterai artileri 13 kendaraan: 6 kendaraan berupa peluncur, 6 truk pemasok roket dan 1 kendaraan radar dan fire control. Setiap truk membawa roket 2 baterai roket lengkap.

Astros II antara lain digunakan oleh: Irak, Arab Saudi, Malaysia, Qatar dan Bahrain. Arab Saudi menggunakan Astros II dalam perang teluk pertama tahun 1991 serta digunakan oleh militer Anggola dalam mengalahkan UNITA.

 
Kini Brazil sebagai produsen Astros II sedang mengembangkan Astros agar bisa menembakkan rudal jelajah TM AV-300-km serta sebagai senjata pertahanan Anti Pesawat.

Satu baterai Astros II bisa menembakkan jumlah roket yang bervariasi dari 4 hingga 32 roket, tergantung diameter roket yang ditembakkan:

Rentang tembakan Astros II: SS-30: 9-30 km, SS-40: 15-35 km, SS-60: 20-60 km, SS-80: 22-90 km, SS-150: 29-150 km. 


Sumber : JKGR
,

01.40
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia butuh cadangan strategis minyak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Tapi sayangnya hingga kini, RI belum memiliki cadangan strategis minyak bumi.

Indonesia Belum Miliki Cadangan Strategis Minyak
Indonesia Belum Miliki Cadangan Strategis Minyak


Berbeda halnya dengan Amerika Serikat (AS), dimana sangat menjaga cadangan minyak strategisnya. Negara adidaya ini memiliki cadangan minyak strategis hingga satu tahun. Begitu pula dengna Korea Selatan yang bisa menjaga cadangan minyak strategisnya hingga enam bulan. Sedangkan bagi Indonesia, sungguh sangat ironis, karena bila berperang, stok minyak negara ini, hanya cukup untuk satu hari saja.

Karena alasan inilah, pada revisi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, DPR RI berinisiatif memasukkan penyediaan cadangan strategis minyak bumi dalam draft UU itu.

Alasannya, karena penyediaan cadangan strategis minyak bumi itu sangat diperlukan guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri. Dalam draft usulan itu disebutkan bahwa pemerintah, badan pengusahaan, dan badan usaha milik negara, bertanggung jawab atas ketersediaan dan memberi prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.

Kilang Minyak Pertamina di CIlacap
Kilang Minyak Pertamina di CIlacap

Lalu pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berperan untuk menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan BBM di dalam negeri. Akan tetapi, beberapa pihak menyatakan, diperlukan kajian teknis lanjut, khususnya terkait bagaimana merealisasikannya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, serta bagaimana penganggarannya. 

Sumber : INTELIJEN

, ,

19.35
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat menyatakan kekuatan dirgantara menjadi tulang punggung pembangunan nasional, karena sekarang ini terjadi pergeseran karakter ancaman yakni perang modern yang mengandalkan teknologi.

Ilustrasi Kekuatan Dirgantara Indonesia
Ilustrasi Kekuatan Dirgantara Indonesia

"AU sangat berperan dalam perang modern karena perang modern bentuknya mengandalkan teknologi tinggi. Karenanya TNI AU membuat perencanaan pengadaan alutsista sesuai MEF yakni dengan mengisinya dengan pesawat-pesawat terbaik dan radar yang berkualitas canggih," demikian dikatakan KSAU pada upacara peringatan HUT ke-65 Hari Bakti TNI AU di Yogyakarta, Minggu (29/7).

    Disampaikan KSAU bahwa pembangunan kekuatan udara didukung teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) canggih harus tetap menjadi prioritas tanpa menabrak kebijakan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).

    Lebih lanjut, katanya, kekuatan dirgantara sebagai bagian pertahanan negara banyak memengaruhi aspek kepentingan nasional di kancah global. Itu artinya, menurut KSAU, pengelolaan kedirgantaraan nasional harus dilakukan dengan baik sebagai bagian dari komponen kekuatan nasional di bidang pertahanan militer.

    "Kekuatan dirgantara kita harus dapat membantu upaya komponen kekuatan negara lainnya seperti diplomasi, ekonomi, dan informasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam membela kepentingan nasional di kancah global antar negara," ujar KSAU.

    Dia menyebut, untuk pesawat tempur sekarang ini teknologi tercanggih ada pada pesawat F-22 Raptors milik Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk tidak terlacak radar (stealth). Pesawat dengan kemampuan yang tak jauh beda adalah F-35 yang digunakan beberapa negara sekutu Amerika Serikat.

    "Kita belum ke sana, tapi untuk pesawat antiradar ini kita sekarang sedang membuatnya bekerja sama dengan Korea Selatan, yaitu KFX/IFX. Itu pesawat generasi 4,5," beber Imam.

    Terkait realisasi program MEF tersebut, pada 28 Agustus mendatang akan tiba di tanah air empat unit pesawat tempur ringan Super Tucano. Empat unit lainnya akan menyusul dalam kurun tiga bulan setelahnya. Pesawat ini akan berhome base di Sakdron Udara 21 Lanud Abdulrachman Saleh, menggantikan pesawat OV-10F/Bronco.

    Namun, Imam tak mengesampingkam membangun sebuah angkatan udara yang kuat, diperlukan SDM yang handal. "Juga didukung sumber dana atau anggaran yang tidak sedikit dan pengetahuan akan teknologi tinggi dan modernisasi," sebutnya.

    Saat ini, aspek personel dan anggaran serta kebutuhan akan penguasaan teknologi tinggi masih menjadi tatangan tersendiri dalam membangun kekuatan kedirgantaraan, khususnya TNI Angkatan Udara. Tantangan tersebut, kata KSAU, harus dapat dijawab oleh jajaran TNI AU ke depan.

    Lebih lanjut dia menuturkan, TNI AU berharap pa-da realisasi kebijakan MEF melalui rencana strategis lima tahunan. "MEF merupakan jawaban tepat dalam memenuhi kebutuhan modernisasi TNI AU. Melalui pelaksanaannya kita berharap TNI AU yang modernisasi setahap demi setahap mampu kita wujudkan," terang Imam. (Feber S) 


SUmber : SuaraKarya
Langganan: Postingan (Atom)

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.